DPR: Gunakan PMN untuk Pembangunan Tol Trans Sumatera Seefisien Mungkin
RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dapat digunakan seefisien mungkin.
Karena itu, menurutnya, pembangunan jalan tol tersebut harus memperhatikan hal-hal yang vital, mulai dari riset terhadap lokasi yang hendak dibangun hingga kualitas jalan tol yang dihasilkan.
Dengan demikian, nantinya penggunaan PMN tahun 2022 yang dialokasikan untuk pembangunan jalan tersebut dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
"Ini bukan kali pertama bagi PT Hutama Karya menerima PMN untuk menyelesaikan JTTS tersebut. Harusnya PT Hutama Karya memperhatikan dengan benar penggunaan dana PMN tersebut. Jangan sampai dana yang besar tersebut hanya sekedar menyelesaikan pembangunan JTTS tanpa memperhatikan hal-hal penting yang vital mulai dari riset akan lokasi pembangunan jalan tol dan juga tentunya kualitas," ujar Husein dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), terkait Pendalaman PMN Tunai tahun 2022, Rabu (16/11/2022).
Diketahui PT Hutama Karya menerima tambahan suntikan dana PMN Tunai tahun 2022 periode I sebesar Rp23,85 miliar yang sedang dalam proses pencairan, dan periode II sebesar Rp7,5 triliun dari dana cadangan pembiayaan investasi.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan penugasan yang diberikan kepada Hutama Karya tersebut agar dapat dilakukan dengan baik. Sebab, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jika jalan yang dibangun Hutama Karya kurang baik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi taruhannya.
"Saya ingatkan lagi, mohon PMN ini betul-betul digunakan dengan baik ya. Dana membangun jalan tol ini betul-betul bisa seefisien mungkin. Karena ini memang penugasan. Kalau memang dampaknya kepada masyarakat secara sosial itu akan betul-betul dirasakan dengan baik. Masyarakat pun akan mengapresiasi sekali apa yang telah dikerjakan pemerintah," tutup Legislator Dapil Jawa Barat Xi tersebut. (*)